Konspirasi Hukum: Perebutan Kembali TPI Dari Hari Tanoe ke Mbak Tutut

gedung mnc-tpi

Konspirasi Mafia Hukum: Perebutan Kembali TPI Dari Hari Tanoe ke Mbak Tutut

https://i1.wp.com/images2.wikia.nocookie.net/__cb20121114140431/logopedia/images/thumb/1/1d/Backup_of_rencana-tpi.png/320px-Backup_of_rencana-tpi.png

Artikel ini berawal dari sebuah klip di youtube, tentang sebuah konspirasi perebutan kembali TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) yang awalnya milik Mbak Tutut (Siti Hardijanti Rukmana) dari Hari Tanoesoedibjo.

Siti Hardijanti Rukmana, atau sering dikenal juga dengan nama Mbak Tutut lahir 23 Januari 1949, adalah putri pertama Presiden kedua Republik Indonesia (RI), Soeharto.

Karir Mbak Tutut

https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/id/c/c9/Siti-Herdiyanti-Rukmana-atau-Mbak-Tutut.jpg

Siti Hardijanti Rukmana, atau sering dikenal juga dengan nama Mbak Tutut

Pada era 1980-an, ia pernah mempelopori terbentuknya Kirab Remaja yang bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air di kalangan remaja.

Selain itu, Mbak Tutut juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan VII yang merupakan kabinet pemerintahan Soeharto yang terakhir.

Dari sinilah rakyat semakin dapat mencium mega korupsi pada masa rezim Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun, dimana Suharto dan Tutut yang banyak mendirikan yayasan dengan dana “tak jelas” untuk pencucian uang menjadi Menteri Sosial, dan Bob Hasan yang dikenal sebagai kartel kayu justru menjadi Menteri Kehutanan. Lalu terjadilah gerakan Era Reformasi 1998.

Ia juga menjadi calon presiden dan juru kampanye Partai Karya Peduli Bangsa yang turut serta dalam Pemilu 2004. Partai ini didukung oleh mantan pejabat-pejabat Orde Baru yang dikenal sangat dekat dengan Soeharto, seperti Jenderal (Purn.) R. Hartono.

Di samping sebagai politisi, Mbak Tutut juga dikenal sebagai pengusaha dan menjadi ketua maupun pelindung berbagai organisasi.

Pada tanggal 3 Februari 2010 lalu, Mbak Tutut gugatan MNC atas kepemilikan saham MNCTV. Namun 23 Agustus 2010 Mbak Tutut kalah di pengadilan atas TUN dicabut. Tanggal 20 Oktober 2010 Mbak Tutut mengancam pidana kelompok MNC atas perubahan nama MNCTV. Tanggal 14 April 2011 Mbak Tutut memenangkan gugatan di PN jakarta Pusat terhadap kelompok MNC atas perubahan nama MNCTV menjadi TPI.

hary tanoe

Hari Tanoe atau Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo

Hari Tanoe atau lengkapnya Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, lahir di Surabaya, 26 September 196 dikenal dengan panggilan Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe, adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia.

Karir bisnis

Hary Tanoesoedibjo adalah pendiri, pemegang saham, dan Presiden Eksekutif Grup PT. Bhakti Investama Tbk sejak tahun 1989.

Bhakti Investama bergerak dalam bisnis manajemen investasi, yang membeli kepemilikan berbagai perusahaan, membenahinya, dan kemudian menjualnya kembali. Perusahaan tersebut terdaftar dalam bursa efek sebagai perusahaan terbuka, dan seiring dengan waktu berkembang semakin besar.

Di masa krisis ekonomi Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru, Hary melalui perusahaannya banyak melakukan merger dan akuisisi. Pada tahun 2000, Bhakti Investama mengambil alih sebagian saham PT Bimantara Citra Tbk, dan kemudian diubah namanya menjadi PT. Global Mediacom Tbk ketika mayoritas saham sudah dimilikinya.

Sejak pengambil-alihan tersebut, Hary terjun dalam bisnis media penyiaran dan telekomunikasi. Hary kemudian menjadi Presiden Direktur Global Mediacom sejak tahun 2002, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris perusahaan tersebut.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai:

  • Presiden Direktur PT. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC)
  • Presiden Eksekutif Grup PT. Bhakti Investama Tbk sejak tahun 1989.
  • Presiden Direktur Global Mediacom sejak tahun 2002.
  • Presiden Direktur PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak 2003.
  • Komisaris PT. Mobile-8 Telecom Tbk.
  • Komisaris Indovision.

Dan masih ada beberapa perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera grup perusahaan Global Mediacom dan Bhakti Investama.

Selain tiga stasiun TV swasta, yaitu RCTI, MNCTV, dan Global TV, grup medianya juga mencakup stasiun radio Trijaya FM dan media cetak Harian Seputar Indonesia, majalah ekonomi dan bisnis Trust, tabloid remaja Genie.

Pada tahun 2011, Majalah Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia, dan Hary menduduki peringkat ke-22 dengan total nilai kekayaan sebesar US$ 1,19 miliar.

Hary-Tanoesoedibjo 2

Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo

Pada bulan Juni 2012, Hary Tanoesoedibjo diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan dengan kasus korupsi Tommy Hindratno, pejabat pajak di Kantor Pajak Sidoarjo, dan James Gunarjo, yang diyakini terhubung dengan PT. Bhakti Investama Tbk., perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo.

Tommy diduga bertindak sebagai perantara untuk memastikan penggantian sebesar Rp 3,4 miliar dalam bentuk restitusi pajak. KPK menggerebek kantor Bhakti Investama di Menara MNC di Jakarta Pusat dan PT. Agis yang terletak di gedung yang sama. Bhakti Investama pernah memiliki saham di PT. Agis sampai tahun 2006, namun Hary menyangkal keterlibatan dirinya maupun Bhakti Investama dalam kasus tersebut.

Karier politik

Kabar bahwa Hary Tanoesoedibjo masuk ke dunia politik mulai terdengar sejak awal bulan Oktober 2011, yang kemudian terkonfirmasi ketika ia secara resmi bergabung dengan Partai NasDem pada tanggal 9 Oktober 2011.

https://i1.wp.com/www.jawaban.com/news/userfile/harry-tanoe-mundur-1.jpgPada bulan November 2011, Hary muncul pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai NasDem yang pertama.

Di partai tersebut, Hary menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pakar dan juga Wakil Ketua Majelis Nasional.

Sejak ia berkiprah melalui Partai NasDem, Hary mendengung-dengungkan semboyan Gerakan Perubahan, suatu gerakan yang dimotori oleh kelompok angkatan muda Indonesia. Menurutnya, di dalam Partai NasDem 70% kadernya terdiri dari generasi muda.

Pada tanggal 21 Januari 2013, Hary Tanoesoedibjo mengumumkan bahwa ia resmi mengundurkan diri dari Partai NasDem karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan mengenai struktur kepengurusan partai.

https://i2.wp.com/www.ciputranews.com/media/images/2013/07/ciputranews_1372745334.jpg

Pasangan Pemilu 2014 dari partai Hanura , cawapres Hari Tanoe (kiri) dan capres Jendral Wiranto (kanan)

Hary menyebutkan alasan bahwa “politik itu adalah idealisme”, dan dirinya merasa sedih dan sangat berat meninggalkan Partai NasDem yang telah tiga bulan ia besarkan; apalagi Partai NasDem telah berhasil lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan resmi menjadi partai politik peserta Pemilu 2014 dengan Nomor Urutan 1.

Setelah keluar dari Partai Nasdem, Hary Tanoesoedibjo resmi bergabung dengan Partai Hanura pada tanggal 17 Februari 2013. Hal ini disampaikan di kantor DPP Partai Hanura di Jl. Tanjung Karang, Jakarta, dan langsung menduduki posisi Ketua Dewan Pertimbangan. Ia selanjutnya menjabat Ketua Bapilu dan Calon Wakil Presiden dari Hanura berpasangan dengan Wiranto.

Kontroversi Kasus TPI antara Tutut dan Hari Tanoe

tpi konflik 01Kasus tersebut berawal dari sebuah perjanjian antara Mbak Tutu dan Hari Tanoe. Ada perjanjian apa sih antara Hary Tanoe dan Mbak Tutut?

Berawal pada 22 Agustus 2002 lalu, Hary Tanoesoedibjo (mewakili PT Berkah Karya Bersama) menandatangani Investment Agreement dengan Mbak Tutut (mewakili PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) dengan para pemegang saham.

Inti perjanjiannya adalah:

Hary Tanoesoedibjo berjanji melunasi semua hutang Mbak Tutut sesuai dengan yang ada dalam lampiran perjanjian.

Jika Hary Tanoesoedibjo dapat menyelesaikan semua perjanjian itu, Hary Tanoesoedibjo berhak melakukan subskripsi terhadap saham baru yang akan dikeluarkan TPI dengan harga dan jumlah yang harus disepakati oleh para pemegang saham lama untuk kepemilikan saham 75% TPI.

Apakah Perjanjian tersebut berjalan lancar?

Ternyata, Hary Tanoesoedibjo tidak menyelesaikan semua kewajiban yang dijanjikan. Hary Tanoesoedibjo justru menggunakan dana TPI dan bahkan pernah mengusulkan menjual tanah milik TPI untuk memenuhi kewajibannya.

Apa reaksi Mbak Tutut?

tpi konflik 02Kemudian Mbak Tutut mencabut surat kuasa dan menyatakan bersedia mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan Hary Tanoesoedibjo dalam rangka pelaksanaan kewajibannya itu.

Mbak Tutut bersama seluruh pemegang saham yang sah (100%) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau disingkat RUPSLB, pada tanggal 17 Maret 2005 untuk mengganti pengurus PT. CTPI yang sudah dibentuk oleh Hary Tanoesoedibjo pada RUPSLB tanggal 21 Juli 2003 yang menggunakan surat kuasa Mbak Tutut.

Apakah masalah ini sudah selesai?

Pendaftaran hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 yang diselenggarakan dan dihadiri oleh 100% pemegang saham itu ditolak SISMINBAKUM dengan alasan yang tidak masuk akal.

“Maaf, nama perseroan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia telah tercatat dalam daftar pemesanan nama. Silahkan mencari nama yang lain untuk pendirian perseroan”. Suatu alasan yang sangat aneh.

Mengapa bisa terjadi?

Belakangan diketahui bahwa Hary Tanoesoedibjo beserta keluarganya menguasai secara mutlak SISMINBAKUM beserta seluruh data yang ada di dalamnya. Padahal seharusnya data-data itu sangat rahasia dan milik negara!.

Lalu, untuk apa Hary Tanoesoedibjo memblokir TPI?

tpi konflik 03Hary Tanoesoedibjo menggunakan kembali Surat Kuasa yang sudah digunakan pada RUPSLB tandingan pada tanggal 18 Maret 2005, hanya berselang satu hari saja sejak pemblokiran terjadi.

“Jadi satu hari sebelum Pak Hari Ponto itu, saya lupa tanggalnya, pokoknya begitu satu hari Pak Hari Ponto mau akses, pokoknya gitulah ‘kamu blok’..!” ujar Yohanes Waworuntu, mantan Presiden Direktur PR. SRD, yang dikorbankan keluarga Tanoesoedibjo.

“Memang waktu itu saya dipanggil Pak Hary Tanoe, dia bilang (HT): “Pak Yohanes, TPI aksesnya you blok!”, tambah Yohanes.

Pada 16 Maret 2005, Hary Tanoesoedibjo dengan menggunakan fasilitas negara telah memblokir akses TPI di SISMINBAKUM. Begitulah cara TPI “diambil-alih”.

Dengan menggunakan kembali surat kuasa Mbak Tutut, Hary Tanoesoedibjo menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005, sehari setelah memblokir RUPSLB 17 Maret 2005, dengan hasil rapat: menyetujui dikeluarkannya saham baru.

Hal ini bertentangan dengan Investment Agreement, karena untuk menentukan jumlah dan harga Saham Baru, harus melalui RUPS dan persetujuan Pemegang Saham Lama. Oleh karenanya, maka Hary Tanoesoedibjo telah mengambil alih TPI secara sepihak!

Lalu, apakah Mbak Tutut diam saja?

tpi konflik Yohanes Waworuntu 05

Yohanes Waworuntu, mantan Presiden Direktur PR. SRD

Selama 7 tahun, Mbak Tutut telah berusaha melawan dengan berkali-kali mengajukan protes, minta perlindungan hukum kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disingkat Menhumkam, ia juga melaporkan ke Kejaksaan, bahkan Bapepam.

Namun sepertinya ada ‘backing’ mafia hukum, orang-orang besar berpengaruh yang melindungi Hary Tanoesoedibjo.

Kemudian pada tahun 2010, Menhumkam yang baru, mencari keadilan dan kebenaran atas kasus ini dengan membentuk sebuah tim untuk melakukan investigasi mengenai pemblokiran / pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi yang telah dilakukan Hary Tanoesoedibjo. Dan tim ini adalah Tim Resmi.

“Hari ini saya diperintahkan, saya langsung lapor ke Pak Hartono kakaknya. “Pak Hartono, saya barusan diperintahkan oleh Pak Hary Tanoe untuk nge-blok akses TPI, saya bilang terserah Pak Hartono. Saya bilang tapi ketentuan mainnya ini harus ada persetujuan Dirjen dan saya bilang ini fatal..!!” jelas Yohanes.

Lalu apa temuan Tim Resmi ini?

Ternyata betul, telah ditemukan adanya pemblokiran yang tidak sesuai dengan prosedur.

Oleh karenanya, maka berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tanggal 8 Juni 2010 dan dengan dasar prosedur pemblokiran serta prinsip asas umum pemerintahan yang baik, SK Menkumham Nomer: C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005, Batal Demi Hukum, karena mengandung kelemahan dari segi hukum administrasi negara.

Artinya pengesahan RUPSLB 18 Maret 2005 yang diselenggarakan Hary Tanoesoedibjo itu dibatalkan. Dengan demikian saham baru yang dikeluarkan menjadi tidak sah, dan TPI 100% tetap milik Mbak Tutut beserta Pemegang Saham Lama.

Jelas terbukti ada perbuatan kriminal yang dilakukan oleh keluarga Hary Tanoesoedibjo dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan pribadi.

Pada point 2 di sub-point A dan B dalam surat itu dijelaskan:

a. “Berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum bahwa proses pengesahan Akta No. 15 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko menjadi tidak sah karena memiliki cacat hukum secara materiil (substansi hukum RUPSLB yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang) dan cacat hukum secara formal (proses RUPSLB tidak sah).

b. “Berdasarkan prosedur pemblokiran dan prinsip asas umum pemerintahan yang baik maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomer C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 mengandung kelemahan dari segi Hukum Administrasi Negara yang berakibat batal demi hukum. Akibat batalnya Surat Keputusan tersebut maka Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesudah itu menjadi batal seluruhnya karena alas hak awalnya sudah cacat hukum.

Jelas hal ini adalah perbuatan jahat dan kriminal.

Tapi kenapa justru Yohanes Waworuntu yang ditangkap?

“Karena sudah dibikin skenario sama Hartono jadi saya dibilang, bahwa saya sama Gerard Jacobus bikin PT. SRD. Nah kedua, saya dibilang ikut memiliki saham PT SRD, itu gak bener! Trus yang ketiga, saya ikut konspirasi sama pak Romli untuk rapat”, jelas Yohanes Waworuntu.

“Jadi saya baru dapat surat kerja, tandatangan sama Hartono tanggal 25 Juli, dimana saya baru bergabung efektif 2 Agustus, aktenya dibikin mundur 30 Juni, saya tidak kenal sebelumnya sama Gerard Jacobus”, tambah Yohanes.

Malang sekali Yohanes Waworuntu, dia ditipu dan dizolimi bahkan ketika anaknya meninggal dunia. Yohanes Waworuntu tidak diizinkan mengikuti prosesi pemakaman anak tercintanya.

Yohanes Waworuntu dikorbankan untuk melindungi keluarga Tanoesoedibjo lainnya.

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/MNCTV_Logo_2012_New.gifYohanes Waworuntu bukan pemilik PT. SRD, tidak menikmati dana Rp. 400 milyar, diperintahkan memblokir dan tidak dapat keuntungan dari pemblokiran, namun akhirnya justru ia yang dipenjara.

Lalu, kapan kembalinya TPI ke Mbak Tutut?

Dengan dibatalkannya RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 oleh Menkumham, maka kepengurusan PT. CTPI kembali kepada pemilik (Mbak Tutut) dan pengelola yang resmi dan sah menurut hukum, sesuai dengan berita acara RUPSLB tanggal 24 Juni 2010.

Susunan Pengurus PT. CTPI itu adalah: KRMH Japto Sulistyo Soerjosoemarno, SH (Dirut), Daniel Gunawan Reso (Wakil Dirut), Mohamad Jarman, SE (Direktur), Agus Sjafrudin (Direktur), Drs. As’at (Komisaris Utama) dan H. Syamsir Siregar sebagai Komisaris.

Pengurus inilah yang akan kembali ke TPI untuk melaksanakan tudasnya yang sah secara hukum untuk mengelola TPI sebagai media pendidikan dan hiburan untuk ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lalu, kenapa keluarga Tanoesoedibjo bisa menggunakan fasilitas negara dengan sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi dan setelah ada bukti penyalahgunaan dan dilaporkan ke berbagai pihak, keluarga Tanoesoedibjo ini seolah ‘kebal hukum’?

Kenapa Yohanes Waworuntu sebagai mantan Presiden Direktur PT. SRD yang bukan pemilik, tidak menikmati Rp. 400 milyar, diperintahkan untuk memblokir TPI, tidak dapat keuntungan dari pemblokiran, dan telah melaporkan secara terbuka, malahan dipenjara?

Dengan memasukkan TPI sebagai salah satu anak perusahaan MNC pada IPO, Hary Tanoesoedibjo melakukan tindakan yang illegal yang dapat merugikan investor seperti MediaCorp. (perusahaan media terbesar di Singapore) yang ikut menginvestasikan dana ke MNC dengan porsi saham yang besar (diatas 10%). Hal ini bisa merusak citra Pasar Modal Indonesia.

Hal mana dibuktikan berdasarkan penyelidikan tim bentukan Menkumham tentang kriminalisasi pemblokiran fasilitas negara yang berakibat batalnya RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat Hary Tanoesoedibjo karena melawan hukum, maka surat keputusan yang ditetapkan Menkumham sesudah itu menjadi batal seluruhnya.

Dengan ini secara otomastis, kepemilikan TPI menjadi 100% milik pemegang saham lama, yaitu Mbak Tutut. Menkumham pun telah mengirimkan surat kepada Presiden SBY, untuk melaporkan indikasi pelanggaran hukum dalam kasus usaha pengambil-alihan TPI secara sepihak.

Saat ini Hary Tanoe memegang beberapa jabatan strategis di berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia, dan juga Calon Wakil Presiden dari Partai Hanura.

hary tanoe - tutut

MA sebut kubu Hary Tanoe melawan hukum terkait kasus TPI

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana dkk (Mbak Tutut) terkait kasus Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Hary Tanoe dkk dianggap melawan hukum lantaran merebut TPI dari kekuasaan Mbak Tutut.

“Mengabulkan gugatan penggugat (pemohon kasasi) untuk sebagian. Menyatakan para tergugat (termohon kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah dan sesuai hukum keputusan RUPS yang tertuang dalam akta….,” demikian petikan singkat putusan MA yang disampaikan oleh Kabiro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur pada Kamis (10/10/13).

Ridwan menyatakan, putusan lengkapnya masih dalam proses minutasi. “Selebihnya masih dalam proses minutasi, setelah selesai akan dipublish direktori putusan, dan salinan resmi kepada para pihak,” imbuhnya. Perkara No. 862 K/Pdt/2013 ini diajukan Siti Hardiyanti Rukmana dkk melawan termohon kasasi PT. Berkah Karya Bersama dkk.

Adapun hakim yang menangani kasus ini adalah Soltoni Mohdally, Takdir Rahmadi, dan I Made Tara, dan telah diputus pada 2 Oktober lalu.

TPI kembali ke pangkuan Tutut, saham MNC merosot tajam

Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi yang diajukan kubu Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut atas kepemilikan stasiun televisi TPI. Putusan kasasi itu dikabulkan pada 2 Oktober 2013. Perkara yang bernomor registrasi 862 K/PDT/2013 diputus oleh 3 hakim yaitu Soltoni Mohdally, Takdir Rahmadi, dan I Made Tara.

Keputusan ini langsung berimbas pada harga saham MNC di lantai bursa. Perseteruan Hary Tanoe dan Siti Hardijanti Rukmana atau mbak Tutut terkait kisruh perebutan TPI, akhirnya turut berimbas ke saham-saham MNC.

Ada pengaruhnya jelas, karena mereka yang pegang valuasi pasti akan melepas setelah MA memenangkan gugatan Mbak Tutut soal TPI. Pengamat Pasar Modal juga menilai kisruh yang terjadi seputar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengembalikan status Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) ke mbak Tutut berpengaruh pada kinerja saham MNC Grup milik Hary Tanoesoedibjo. Segala informasi negatif akan sangat berpengaruh terhadap kinerja harga suatu saham.

tpi mnctv tpi

Dari data perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), saham Media Citra Nusantara (MNCN) turun signifikan. Di tengah menghijaunya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang siang ini bergerak di kisaran 4.484 atau mengalami penguatan 27 poin, saham grup media milik Hary Tanoe justru memerah.

Saham MNC di penutupan perdagangan sesi I, Kamis (10/10/13), melemah 250 poin atau turun 8,62 persen ke level Rp 2.650 per lembar. Sahamnya diperdagangkan 3.067 kali.

Padahal, pada perdagangan sehari sebelumnya, Rabu (9/10/13), saham MNCN berhasil ditutup di kisaran 2.900 dan tadi pagi dibuka di kisaran harga 2.950.

Sebelumnya, kubu Mbak Tutut tidak gentar jika Hary Tanoesoedibjo melakukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi. Tutut berharap, Hary Tanoe melalui PT Berkah Karya Bersama harus melaksanakan putusan MA terlebih dahulu.

“Putusan ini tidak akan menghalangi putusan eksekusi. Mereka harus menghormati dan melaksanakan putusan tersebut,” kata pengacara Tutut, Harry Ponto Kamis (10/10/13). Dengan putusan MA itu, Tutut bisa kembali menguasai TPI, yang kini namanya MNC TV dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo.

Konspirasi Kasus TPI dan MNC (Harry Tanoe vs. Tutut Suharto) 

*****

http://wp.me/p1jIGd-498

((( IndoCropCircles.wordpress.com | fb.com/IndoCropCirclesOfficial )))

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Konspirasi Indonesia. Tandai permalink.

4 Balasan ke Konspirasi Hukum: Perebutan Kembali TPI Dari Hari Tanoe ke Mbak Tutut

  1. c4nona berkata:

    moga aja yg benar lah yg menang..!

  2. Zainal Abidin berkata:

    Assalam,
    Hukum dunia mudah diatur manusia. Akhirnya kiamat datang, maka hukum Allah yang tegak dengan adil bagi semua mahluk.

  3. masshar2000 berkata:

    bagusnya emang balik ke TPI ,perkara siapa yg benar dan salah biarlah hukum yang menyelesaikan… saya ingat waktu itu TPI bener2 sebuah media pendidikan yang nyata..banyak sekali liputan tentang dunia pendidikan yang memang menarik dan layak untuk ditonton…sekarang setelah jadi MNCtv…jadi tivi biasa seperti yang lain…semoga TPI hadir lagi seperti dulu…sesuai namanya TPI ( Televisi Pendidikan Indonesia ).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s