Begini Caranya Agar Pilkada Tetap Dapat Dipilih Langsung

pemilu-pemilihan umum

Begini Caranya Agar Pilkada Tetap Dapat Dipilih Langsung Oleh Seluruh Rakyat Indonesia

Saran dari Yusril Ihza Mahendra

Mantan menteri hukum dan perundang-undangan yang juga guru besar ilmu tata negara, Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas persoalan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU) Pilkada yang sudah diketok palu di DPR pada Jumat (26/9/2004) pekan lalu.

Pertemuan itu digelar di Kyoto, Jepang, Senin (29/9/2014) sore di sela-sela kunjungan SBY ke luar negeri. Melalui akun @Yusrilihza_Mhd di Twitter, Yusril mengaku pada Sabtu (27/9) malam lalu dihubungi SBY.

“Saya kebetulan sedang berada di Tokyo sementara beliau berada di Kyoto,” tulis Yusril. seperti yang dilansir jpnn.com

Intinya, SBY meminta waktu untuk bertemu Yusril guna meminta masukan terkait pilkada. Hingga akhirnya Senin (29/9/2014) pukul 16.00 sore waktu Kyoto, Yusril pun bertemu SBY yang didampingi Menkopolhukam Djoko Suyanto, Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra, mantan menteri hukum dan perundang-undangan yang juga guru besar ilmu tata negara.

Menurut Yusril, ada celah untuk tetap menggelar pilkada langsung. Sebab, presiden bisa memanfaatkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang mengatur bahwa dalam hal rancangan undang-undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui, maka RUU itu tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Yusril menyarankan agar SBY yang akan mengakhiri jabatan sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 nanti tidak perlu menandatangani RUU Pilkada. Dari hitungan Yusril, mengacu pada ketentuan UUD 1945 maka RUU Pilkada meski tidak ditandatangani presiden akan sah diberlakukan pada 23 Oktober 2014, atau setelah presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi resmi memegang tampuk kekuasaan.

kemarahan presiden sby pidato-soal-bunda-putri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada Presiden SBY, dengan menuturkan bahwa:

“Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan mengundangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis,” tutur Yusril.

Lantas apa saran Yusril ke Joko Widodo yang akan ketiban sampur mengundangkan RUU Pilkada? Sekitar 30 menit setelah pertemuan di Kyoto itu berakhir, Yusril atas permintaan SBY langsung menghubungi Jokowi.

“Presiden baru yang menjabat mulai 20 Oktober 2014 juga tidak perlu menandatangani dan mengundangkan RUU tersebut,” tutur Yusril.

Selanjutnya, tulis Yusril, Jokowi bisa mengembalikan RUU Pilkada ke DPR RI.

“Sebab presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi,” sambung Yusril.

Jokowi pidato di istana negara

Presiden terpilih, Joko Widodo alias Jokowi

Menurutnya, dengan tidak berlakunya RUU Pilkada, maka yang menjadi acuan masih UU Pemda yang selama ini menjadi payung hukum bagi pilkada langsung.

“Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat,” urainya.

Hanya saja, mantan menteri sekretaris negara itu enggan membeber lebih rinci soal saran-sarannya. Ia menyerahkan detail soal nasib RUU Pilkada itu ke SBY yang tengah dalam perjalanan dari Jepang menuju tanah air.

“Mudah-mudahan setelah mendarat di Jakarta, presiden dapat menjelaskan apa langkah terbaik mengatasi persoalan RUU Pilkada ini,” tulis mantan menteri hukum dan perundang-undangan yang juga guru besar ilmu tata negara.

Saran dari Mahfud M.D.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD punya pendapat berbeda dengan Yusril Ihza Mahendra. Jika Yusril menyarankan Presiden SBY tidak meneken UU pilkada dan diteruskan Presiden terpilih Joko Widodo agar melakukan langkah yang sama, tidak demikian pendapat Mahfud MD.

mahfud md

Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Agung.

Mantan Ketua Mahkamah ini mengusulkan, ada dua langkah yang bisa diambil untuk menolak UU Pilkada, dan itu sesuai dengan konstitusi. Yaitu mengajukan judicial review UU Pilkada ke MK, dan mengubah UU tersebut, lewat revisi oleh Anggota DPR RI 2014-2019.

“Tiga belas anggota DPR saja yang mengusulkan (revisi UU), maka itu akan dibahas,” kata Mahfud dalam wawancara di Tv One, Selasa (30/9/2014).  Menurut Mahfud, langkah itu adalah jalan damai, sesuai konstitusi, dan tidak membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Saran dari Jimly Asshiddiqie

Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan cukup masyarakat, LSM, akademisi saja yang mengajukan uji materi UU Pilkada. Sehingga Pemerintah tak perlu repot mengajukan karena sudah ikut membahas UU tersebut bersama DPR.

Pemerintah atau presiden bisa saja tidak menandatangani undang-undang yang baru disahkan tersebut. Di Indonesia, sudah ada lima undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden. Salah satunya adalah Undang-Undang Penyiaran.

Ia menyatakan, “Tak ada guna Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pemerintah mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tak memiliki legal standing atas undang-undang yang dibuatnya sendiri,” terangnya.

Saran Jimly, ada dua cara yang bisa ditempuh.

Cara Pertama, ada dua cara yang bisa dilakukan presiden yakni mengkritik UU tersebut. Artinya, presiden menandatangani UU Pilkada dengan catatan-catatan. “Presiden boleh mengritik undang-undang,” ujar Jimly di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Atau, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat bisa menginstruksikan kadernya di DPR mengubah UU itu melalui legislatif review. “Partai Demokrat di DPR bisa mengambil inisiatif mencabut atau mengubah kembali Undang-Undang Pilkada itu,” saran Jimly.

Cara kedua, dengan mengefektifkan upaya judicial review di MK. Jimly menyarankan, para pihak yang mengajukan judicial review atau uji materi UU Pilkada harus memperkuat argemen-argumennya. Bukan hanya melalui materi tapi juga menguji formil UU.

Pengujian formil UU Pilkada meliputi prosedur pembentukan, prosedur pengesahan, bahkan format undang-undangan itu.

“Maka, para pemohon judicial review harus jeli. Jangan hanya menguji secara materil tapi uji formilnya juga,” papar mantan Ketua MK itu.

SBY keluarkan Perppu Pilkada, Koalisi Prabowo geram

Polemik pelaksanaan pilkada melalui DPRD memasuki babak baru. Untuk menahan sementara UU Pilkada yang telah disahkan DPR, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti UU Pilkada yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.

sby susilo-bambang

SBY mengaku akan mengajukan Perppu tersebut ke DPR setelah menerima draft hasil sidang paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada lalu. Menurut SBY, pilkada langsung oleh rakyat adalah jalan terbaik.

Namun demikian, menurut SBY sejumlah perbaikan besar harus dilakukan terhadap pilkada langsung. Rencana penerbitan Perppu oleh SBY tersebut langsung menuai reaksi dari Koalisi Merah Putih. Koalisi pendukung Prabowo-Hatta itu geram atas rencana SBY.

Beredar surat bagi-bagi jatah kursi koalisi Prabowo di DPR MPR

Fotokopi surat diduga berisi kesepakatan bagi-bagi kursi antar sejumlah partai politik di DPR, beredar luas. Nama-nama parpol yang tertulis adalah Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS dan PPP atau merujuk pada Koalisi Merah Putih.

Terdapat enam poin kesepakatan. Di antaranya adalah kesepakatan memberikan dukungan kepada Partai Gerindra untuk menduduki kursi ketua MPR, dan wakil MPR untuk Partai Golkar, PAN, PKS dan PPP. Hal ini tercantum dalam poin ke empat.

Pada poin kelima dijelaskan jika pasangan PrabowoHatta menang pilpres, maka anggota Koalisi Merah Putih sepakat memberikan dukungan kepada Partai Demokrat untuk mengisi jabatan ketua MPR, dan pimpinan lain ditentukan secara proposional dengan mengikutsertakan satu pimpinan DPD.

surat-bagi-bagi-jatah-kursi-koalisi-prabowo-di-dpr-mpr

Di poin keenam mencakup kesepakatan soal komposisi jabatan alat kelengkapan DPR dan MPR sesuai hasil perolehan suara masing-masing parpol Koalisi Merah Putih.

Partai Golkar yang mendapat 91 kursi Parlemen, berhak menduduki lima posisi ketua dan 15 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR dari 16 total jumlah alat kelengkapan DPR.

Fraksi Partai Gerindra yang mendapat 73 kursi, berhak menduduki 4 posisi ketua dan 12 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR. PAN yang memperoleh 49 suara berhak mendapat 3 posisi ketua dan 8 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR.

PKS mendapat jatah 2 posisi ketua dan tujuh wakil ketua pada alat kelengkapan DPR. Kemudian PPP berhak mendapat 2 posisi ketua dan 6 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR.

Surat tertanggal bulan Juli 2014. Terdapat tanda tangan dan nama dari masing-masing ketua fraksi; Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dan Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar.

Di lain kesempatan, politikus PDIP Pramono Anung yakin jika surat itu benar, pasti mendapat penolakan keras dari rakyat. “Publik tahu kalau kekuasaan diatur seperti itu, pasti ada penolakan,” kata Pramono yang juga Wakil Ketua DPR kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Lalu apa yang terjadi? Setya Novanto akhirnya terpilih jadi Ketua DPR (baca: Ketua DPR Terbaru 2014 Dibidik KPK) ia dipilih untuk periode selama lima tahun yaitu 2014-2019. (jpnn.com/merdeka/bagusnews.com/satoenews/ tujuhnews.com)

caleg pemilu pengkhianat semuasby lukisan sukarno

Artikel Lainnya:

[+17 thn] Caleg 2014: 90% Muka Lama, 10% “Muka Gila”!

Untuk Dana Kampanye: Gila!! Dana Bantuan Sosial Rp.411 Triliun Hilang?

Catatan Pendiri PAN, Abdillah Toha: Menjual Agama, Memalukan dan Ilusi Pendukung

Perang Media Jelang Pemilu 2014: Petinggi Redaksi “Bedol Mundur Jabatan”

Ketua DPR Terbaru 2014 Dibidik KPK

[Perang Antar Panglima] Tragedi 1998: Gerakan “Pasukan Liar”, Oleh Prabowo atau Wiranto?

Beginilah Cara “Bagi Tugas” 15 Anggota DPR Saat Korupsi Hambalang Rp 2,5 Trilyun!

*****

http://wp.me/p1jIGd-5CO

((( IndoCropCircles.wordpress.com | fb.com/IndoCropCirclesOfficial )))

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Konspirasi Indonesia. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s