WikiLeaks Australia: SBY dan Megawati Terlibat Korupsi Pencetakan Uang Kertas Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah terlibat dalam kasus suap pencetakan uang kertas Indonesia di perusahaan Australia, Note Printing Australia. SBY mengkritik portal berita Sindonews yang menulis sepihak perihal dokumen yang dilansir Wikileaks pada 29 Juli 2014 lalu.

“Harusnya ada klarifikasi atau penjelasan dari saya,” kata SBY di rumahnya, Puri Cikeas, Kamis, 31 Juli 2014.

SBY menyatakan dalam dokumen tersebut tercatat adanya upaya pemerintah Australia menutupi kasus senilai jutaan dolar, yaitu pencetakan mata uang Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Selain pejabat keuangan dan Bank Indonesia, salah satu alasan Australia menutupi kasus tersebut karena turut menyeret nama SBY dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Menurut SBY, dokumen Wikileaks mencatat alasan pemerintah Australia adalah mencegah rusaknya hubungan dengan tiga negara yang terlibat. “Berita seperti ini sangat cepat beredar,” katanya.

SBY membantah semua berita yang dilansir Wikileaks dan Sindonews. Menurut dia, berita tersebut telah mencemarkan dan merugikan nama baik dirinya dan Megawati. Berita itu juga menimbulkan spekulasi yang memicu fitnah sehingga perlu klarifikasi.

SBY mengklaim telah mengumpulkan informasi dan data untuk membantah tuduhan tersebut. Melalui sambungan telepon, SBY berkomunikasi dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman sejak tadi pagi.

SBY sendiri membenarkan Indonesia pernah mencetak 550 juta lembar pecahan mata uang kertas Rp 100 ribu di NPA, organisasi di bawah naungan Bank Central Australia.

“Keputusan, kebijakan pengawasan, dan kewenangan mencetak uang termasuk di Australia itu ada di Bank Indonesia, bukan pada presiden dan pemerintah,” kata SBY.

Menurut SBY, dirinya dan Megawati saat proses proyek tersebut belum menjabat sebagai presiden. Meski demikian, SBY memastikan presiden saat itu tak akan terlibat karena tak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memerintahkan terkait dengan pencetakan uang.

Presiden SBY juga meminta pemerintah Australia memberikan klarifikasi terhadap dokumen Wikileaks tentang dugaan suap pencetakan uang kertas rupiah pada 1999. Ia ingin Australia tak menutupi pengusutan kasus tersebut sehingga tak memunculkan fitnah.

“Ini sesuatu yang menyakitkan, saya sudah menerima laporan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Duta Besar Indonesia di Australia,” kata SBY di rumahnya, Puri Cikeas, Kamis, 31 Juli 2014.

Wikileak melansir kabar tentang pemerintah Australia yang mengintervensi penegak hukum untuk tak mengusut kasus pencetakan uang kertas Indonesia, Malaysia, dan Vietnam di Note Printing, Australia. Wikileaks menuding ada 17 nama pembesar di tiga negara tersebut yang terlibat, termasuk SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Atas alasan tak mau merusak hubungan antarnegara, Australia berdalih tak berniat menguak proyek bernilai jutaan dolar tersebut.

SBY juga menyatakan Australia harus mengungkap nama pejabat Indonesia yang terlibat sehingga dapat diusut pelanggaran yang dilakukan. Ia juga berharap penegak hukum Australia bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelusuran kasus tersebut. SBY memastikan KPK akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap kasus suap pencetakan uang tersebut.

“Jangan justru pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan pihak-pihak di luar Australia,” kata SBY.

Ia juga meminta para Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia memberikan penjelasan lengkap dan teknis. Ia berharap seluruh penjelasan dapat membantu dirinya mengakhiri masa jabatan tanpa ada fitnah.

Selain SBY dan Mega, Ini Tokoh yang Disebut WikiLeaks

Situs yang didirikan Julian Assange itu, menyebut beberapa tokoh dan pemimpin Asia diduga menerima atau berusaha menerima suap atau pembayaran yang tidak benar. Juga merestui atau tidak sengaja merestui setiap orang untuk menerima atau mencoba menerima suap yang tidak benar.

Masih menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, berikut beberapa tokoh yang disebut masuk daftar tokoh yang dilarang Australia untuk diungkap kasus dugaan korupsinya.

1. Setiap perdana menteri atau mantan perdana menteri dari Malaysia, atau mantan wakil perdana menteri Malaysia.
2.  Setiap menteri keuangan atau mantan menteri keuangan Malaysia.
3. Perdana Menteri Malaysia saat ini, Najib Razak.
4. Mantan Perdana Menteri Malaysia  Abdullah Ahmad Badawi.
5. Adik ipar Ahmad Badawai, Puan Noni.
6. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.
6. Mantan Menteri Keuangan Malaysia Daim Zainuddin.
7. Mantan Menteri Perdagangan Malaysia, Rafidah Aziz.
8. Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia, Hamid Albar.
9. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
10. Mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
11.Mentan menteri era Megawati, Laksamana Sukardi.
12. Presiden Vietnam, Truong Tan San.
13. Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung.
14. Mantan Ketua Panitia Pengawas Keuangan Nasional Vietnam, Le Duc Thuy.
15. Mantan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nong Duc Manh.

“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks.

Jawaban Australia Soal Bocoran Wikileaks : SBY dan Megawati Tak Terlibat

Pemerintah Australia membenarkan adanya surat perintah pencegahan penyebarluasan pemberitaan proses pengadilan kasus korupsi pencetakan uang kertas yang melibatkan Securency International dan Note Printing Australia. Namun dikatakan, meskipun nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri disebut-sebut, namun mereka bukanlah pihak yang terlibat.

“Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency,” tegas siaran pers yang dikirim Vicki Miller, Konselor Urusan Publik Kedubes Australia di Jakarta, Kamis, 31 Juli 2014.

Dalam siaran pers berjudul “Perintah Pencegahan: Proses Pengadilan Securency” tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Australia memperoleh perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan.

Perintah pencegahan tersebut dianggap pemerintah Australia sebagai cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tak berdasar.

Menurut siaran pers tersebut, pengadilan kasus Securency merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka.

“Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian,” demikian siaran pers Kedutaan Australia.

Sebanyak 17 nama pembesar di tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, masuk dalam dokumen itu, termasuk SBY, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan mantan Menteri BUMN Laksamana Soekardi.

Alasan BI Cetak Uang di Australia Tahun 1999

Bank Indonesia (BI) menegaskan kebenaran pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengakui Indonesia pernah mencetak uang di Australia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menjelaskan, Indonesia pernah mencetak uang di Australia pada 1999.

“Fakta yang disampaikan Pak SBY ya itu fakta memang, tahun 1999 ada pencetakan di Australia,” kata Mirza Adityaswara di kediaman Presiden SBY, Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).

Namun Mirza membantah, Indonesia sering mencetak uang di Australia. Menurutnya, pencetakan uang di Australia itu hanya sekali dilakukan. Lalu, kenapa sampai mencetak uang di Australia?

“Masih ingat Y2K (Year 2 Kilo) enggak? Nah, itu dulu Y2K itu orang enggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya dalam rangka mengantisipasi lonjakan permintaan terhadap uang, kemudian Bank Indonesia pada saat itu melakukan pencetakan di luar negeri,” ungkapnya.

Y2K adalah isyu tentang adanya error atau kesalahan penghitungan pada sistem komputer di seluruh dunia akibat kemungkinan “kebingungan” komputer saat memasuki tahun 2000. Kemungkinan itu terjadi karena sistim komputer pada masa lalu (sebelum tahun 2000) hanya menggunakan dua digit terakhir pada info tahun.

Pada tahun 1999 di sistim komputer hanya tertera 99, dan jika memasuki tahun 2000 maka komputer dunia akan menggunakan angka 00, atau kembali ke awal. Inilah yang sempat menjadi kepanikan pada waktu itu, dan tersebar isyu bahwa komputer di dunia akan melakukan kesalahan penghitungan.

Tetapi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara enggan menjelaskan saat ditanya mengapa Australia dipilih sebagai tempat untuk mencetak uang. “Itu nanti tunggu penjelasan lebih lanjut,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi uang itu khusus. Dia pun menjelaskan tentang apa yang dikhawatirkan saat itu, sehingga mencetak uang di luar negeri.

“Ya Y2K waktu itu, ingat enggak semua kantor perlu ada contigensi plan. Kalau tiba-tiba komputer enggak bisa nyala dan sebagainya itu. Termasuk, kalau misalnya masyarakat menjadi resah. Jadi Bank Indonesia perlu mengantisipasi lonjakan permintaan. Kayak seperti Lebaran saja, orang lonjakan permintaan mencetak lebih,” jelasnya.

Menurutnya, kewenangan pencetakan uang itu ada pada BI. Hal demikian tidak perlu berkoordinasi dengan pemerintah. “Karena memang tahun itu sebelum berlaku undang-undang mata uang. Undang-undang mata uang berlaku 2011,” ucapnya.

“Itu pencetakan uang memang berkoordinasi dengan pemerintah. Nah mulai 17 Agustus 2014, uang itu namanya uang NKRI, yang ada tanda tangan Menkeu (Menteri Keuangan). Tapi kalau 1999 kita bicara kewenangan full Bank Indonesia,” imbuhnya.

Sekadar untuk diketahui, WikiLeaks mengeluarkan pernyataan ini untuk menjelaskan kepada publik tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mempublikasi kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut dalam rilis tersebut.

“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu 30 Juli 2014.

Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia (NPA).

Sebelumnya, Wikileaks Pernah Rilis 1.860 Dokumen Tentang Indonesia

Wikileaks pernah kembali merilis 1.860 dokumen kawat diplomatik tentang Indonesia. Melalui akun twitter @wikileaks 14 jam lalu tertulis pernyataan RELEASE: 1,860 US-Indonesia diplomatic cables http://wikileaks.org/tag/ID_0.html

Detail isi dokumennya bersumbernya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di seluruh dunia. Tapi, khusus untuk Indonesia, sebagian kawat diplomatik berasal dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Meskipun, ada pula bocoran dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Singapura, Kedutaaan Besar Amerika Serikat di Ottawa, hingga Kedutaan Besar Amerika Serikat di Dili, Timor Leste.

Isi dokumen tersebut mulai dari pembagian sampel virus flu burung, pemberantasan terorisme, pernyataan Presiden Megawati tentang peperangan di Irak, pencalonan Agusrin Najimudin, hingga pembuatan UU Anti-Pornografi.

Salah satu isi dokumen adalah dukungan Agusrin Najamuddin sebagai Gubernur Bengkulu. Pada kawat diplomatik dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 30 Januari 2006 tertulis Amerika Serikat menganggap Najimudin sebagai kandidat yang berdedikasi dan penuh energi.

Najimudin yang kala pencalonan berusia 35 tahun dinilai mampu mengatasi masalah di Bengkulu. Bahkan Badan Pendidikan Amerika Serikat USAID khusus datang ke Bengkulu untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya. “USAID mengeksplorasi kemungkinan penggunaan sumber daya alam milik Provinsi Bengkulu ataupun milik pribadi untuk proyek USAID,” tulis bocoran tersebut. (sumber: Tempo .co 1 2 3 / sindonews.com 1 2)

Artikel Lainnya:

AS, Inggris & Australia Sadap Presiden SBY (Snowden Part-4)

Penempatan 60% Tentara AS di Australia : 8 Tahun Lagi, Perang Beralih ke Asia Pasifik!

Bangsa Aborigin di Australia ingin Merdeka!

Wow!! Penjelajah Pertama Benua Australia Bukan James Cook

Ditemukan: Meriam Asal Indonesia Mengubah Catatan Sejarah Australia

*****

WikiLeaks Australia: SBY dan Megawati Terlibat Korupsi Pencetakan Uang Kertas Indonesia

((( IndoCropCircles.wordpress.com | fb.com/IndoCropCirclesOfficial )))