Gila, e-KTP Sudah Tak Aman! Seluruh Data Penduduk Indonesia “Diberikan” ke Pihak Asing

Gila! e-KTP era Presiden SBY Sudah Tak Aman, Data Penduduk Indonesia “Diberikan” ke Pihak Asing!

Data kependudukan adalah data dasar terpenting dari sebuah negara. Data tersebut, yakni terkait kelahiran, agama, pendidikan, alamat, nomor induk kependudukan, dan yang terpenting adalah sidik jari bahkan sidik retina mata anda! Bahkan tak menutup kemungkinan dari data itu, maka semakin mudah mencari nomor telepon, email dan juga info tentang siapa anda dan dimana anda berada, sekarang, secara real-time.

Pakar Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Deddy Syafwan menyesalkan “server” basis data Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP/KTP-el seluruh penduduk Indonesia seakan-akan diberikan gratis ke pihak asing. Pasalnya, “server” tersebut ternyata ada di luar negeri! Gila!

“Pada awalnya saya kira ‘server’-nya ada di Indonesia, namun ternyata di Belanda. Jika demikian maka ada kepentingan luar yang bermain pada e-KTP ini,” ujar Deddy di Jakarta, Minggu (16/11/2014), seperti dikutip Antara.

Data e-KTP, kata dia, sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun masih banyak penduduk yang datanya bermasalah atau belum terdata.

“Dengan dasar apapun, kalau ‘server’ nya berada di negara lain, sama saja menjual seluruh data bangsa ini ke asing,” ucap Pakar Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Deddy Syafwan.

Data kependudukan adalah data dasar terpenting di sebuah negara. Data tersebut, yakni terkait kelahiran, agama, pendidikan, alamat, nomor induk kependudukan, dan yang terpenting sidik jari.

“Semua ini adalah data prinsipil kita. Buat apa kita hidup, kalau kerahasiaan data kita sudah tidak ada? Pihak asing akan sangat mudah memetakan kondisi demografi kita, dan yang terpenting e-KTP sudah tidak aman lagi,” jelas dia.

Ia mempertanyakan mengapa Kementerian Dalam Negeri begitu mudah menaruh server-nya di Belanda. Padahal, di dalam negeri banyak lokasi “server” yang aman.

“Posisi ‘server’ di luar negeri ini bisa membuat siapapun di luar sana bermain dengan data kependudukan kita. Tidak ada gunanya lagi kita melanjutkan program e-KTP ini,” ujar dia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya memastikan menyetop pembuatan e-KTP hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Tjahjo khawatir karena server untuk chip di e-KTP berada di negara lain.

Tjahjo mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius:

Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu.

Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggungjawab.

Ketiga, vendor fisik e-KTP tidak menganut open system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut.

Keempat, banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tapi foto yang bersangkutan menunjukan laki-laki.

Banyak e-KTP Palsu Yang Beredar Buatan Prancis dan India (via Tiongkok)

Klaim pemerintah bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan terbantahkan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru menemukan adanya KTP palsu buatan India via orang dari Tiongkok dan Prancis.

Gonjang-ganjing E-KTP berawal dari penemuan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyatmadji tentang adanya pemalsuan Identitas Elektronik Rakyat Indonesia. Bahkan Mendagri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Jk) Tjahjo Kumolo juga membenarkan adanya KTP elektronik atau e-KTP palsu. e-KTP palsu ini dipastikan dibuat di India (via Tiongkok) dan Prancis.

“Cuma di India dan Prancis itu ada yang memalsukan KTP elektronik,” ujar Dodi saat dihubungi, Senin (17/11/2012). Dodi mengatakan pemalsuan tersebut dapat terjadi karena pada awal pelaksanaan program ini melibatkan tenaga asing berasal dari India. Dodi menduga orang asing tersebut mengopi database e-KTP.

Ketika dikonfirmasi e-KTP palsu buatan China, Dodi tidak membantah hal itu. Dia menyatakan pelakunya merupakan seorang warga negara India.

“Memang buatan China, tapi orangnya dari India,” ungkap dia.

Meski demikian, meski secara tampilan sama, e-KTP palsu belum tentu dapat digunakan laiknya e-KTP asli. Dia mengatakan hal itu butuh pengujian sebagai bukti.

“Tetapi apakah itu bisa bermanfaat untuk kaitannya dengan eKTP asli untuk keperluan perbankan, jaminan kesehatan, dan sebagainya itu yang belum diuji,” kata dia.

“Padahal hologramnya sah, buatnya di luar, dari Tiongkok dan Prancis,” kata Tjahjo usai membuka acara Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Yogyakarta, Minggu (16/11/2014) malam.

Menurut Tjahjo, indikasi tersebut telah dia temukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. “Soal modus dan jumlah total e-KTP palsu tersebut hingga kini belum diketahui. Hal itu sepenuhnya kewenangan pihak kepolisian. (Jumlah) total nanti urusan kepolisian,” katanya.

Terkait awal mula program E-KTP, Tjahjo mengatakan tidak ada intervensi asing dalam pembuatan e-KTP palsu tersebut. Justru yang melakukan itu orang Indonesia. “Meskipun demikian, pengusutan lebih jauh akan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kalau yang ‘main’ itu ya orang Indonesia sendiri, saya tidak mengatakan orang Kemdagri,” katanya.

Menurut Mendagri, persoalan tersebut menjadi salah satu penghambat mengapa hingga saat ini masih ada hampir lima juta jiwa penduduk Indonesia yang belum mendapatkan e-KTP.

Cara Bedakan e-KTP Asli atau Palsu

Bentuk e-KTP palsu itu tidak bisa dibedakan dengan e-KTP asli. Untuk mengetahui keasliannya, e-KTP hanya bisa dideteksi dengan smart card reader atau alat pembaca e-KTP.

Ditemui di kantor Kemendagri Senin (17/11/2014), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, masyarakat umum tidak akan bisa mengetahui perbedaan e-KTP palsu dan e-KTP asli. Sebab, bentuk keduanya sama sekali tidak berbeda. ”Hologramnya juga sama,” papar dia.

Namun, masih ada cara lain untuk bisa mendeteksi e-KTP palsu tersebut. Yakni, mengecek e-KTP di smart card reader. Bila tidak muncul data identitas yang sama antara e-KTP dan database, dapat dipastikan e-KTP itu palsu. ”Ini yang membuat masalah ini makin kritis,” terangnya. Bahkan, keadaan itu membuat Kemendagri berasumsi bahwa di Indonesia banyak e-KTP ganda.

”Bentuk dan kertasnya semua sama, hanya data yang membedakan, di antara kita ada yang memegang e-KTP ganda,” tegasnya. Saat ini Kemendagri telah memegang bukti adanya e-KTP palsu tersebut. Langkah selanjutnya, Kemendagri akan mengevaluasi semua masalah yang ada dalam e-KTP, tidak hanya soal e-KTP palsu. ”Di Jogja kami juga evaluasi semua,” paparnya.

”Yang mendapatkan e-KTP palsu buatan Tiongkok dan Prancis itu Mendagri sendiri beberapa waktu lalu. E-KTP palsu tersebut ditunjukkan waktu evaluasi di Jogja. Kami juga terkejut melihat itu,” terangnya ditemui di ruang puspen.

Di bagian lain, pakar TI Universitas Indonesia Ruby Alamsyah menjelaskan, sangat mungkin pemalsuannya itu ada pada blangko e-KTP dan teknologinya. Artinya, ada pihak yang bisa memproduksi blangko dan teknologi e-KTP yang sama dengan yang dipakai Kemendagri. ”Pemalsuannya pada blangko dan teknologi, tapi database tidak bisa dipalsukan,” terangnya.

Pengamat: Server di India, Bukti Program E-KTP Karut-marut

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mempertanyakan mengapa server kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) bisa berada di India. Dia mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki sistem E-KTP, Senin (17/11/2014).

Agus mengatakan, kabar tersebut semakin membuat program yang ditelurkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu semakin karut-marut. “Sebagian orang bilang ada di Belanda, ada lagi yang bilang di negara lain. Supaya tidak ada dusta di antara kita, ungkaplah ke publik,” ucap Agus.

Temuan yang diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga dianggap cukup mengagetkan oleh Agus, yakni adanya E-KTP palsu yang hologramnya dapat dibuat di Perancis dan Tiongkok.

Dalam hal ini negara harus menjamin keamanan data kependudukan seluruh warga negara serta menjamin tidak adanya kontrol pihak lain. “Negara sudah semakin global, tetapi apa pun kunci itu harus ada di tangan Indonesia,” katanya.

Tjahjo mengatakan dalam masa perbaikan itu akan dimanfaatkan untuk pengecekan seluruh sistem pengurusan e-KTP, sehingga validitas kartu identitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi akan dirujuk seluruh instansi.

“Kami lihat dulu, sistemnya kami perbaiki. Apakah ada yang error, tidak profesional, atau asal daftar,” kata dia. Menurut Tjahjo, pelayanan pendaftaran sementara tetap berjalan, meskipun proses perekaman e-KTP belum dapat dilakukan.

Yang jelas, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, kini dirinyalah yang bertanggungjawab atas Proyek E-KTP. “Namun sebelumnya yang bertanggunjawab di masa lalu adalah Presiden SBY dan Mendagri Gamawan Fauzi”, jelas Tjahjo.

Pembuatan e-KTP dihentikan untuk sementara

Program E-KTP sendiri walau sudah berjalan lebih 2 tahun, namun hingga sekarang masih banyak warga masyarakat yang belum menerimanya. Selain itu, nuansa korupsi sangat terasa pada proyek E-KTP. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan terkait E-KTP. Terlebih ketika beberapa hari lalu mencuat e-KTP palsu yang diduga buatan China dan Prancis.

Oleh karena itu, Tjahjo meminta agar proses pembuatan e-KTP dihentikan untuk sementara hingga Januari 2015. Upaya tersebut diperlukan sebagai masa evaluasi, serta perbaikan sistem pembuatan e-KTP.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, “Kami minta dua bulan ini stop. Sistemnya harus dievaluasi, cek kembali, diamankan kembali. Januari 2015 diupdate kembali,” kata Tjahjo seusai membuka Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Yogyakarta, Minggu lalu (16/11/2014).

Penghentian sementara tersebut, menurut Tjahjo, didasari beberapa alasan kuat, di antaranya tidak adanya kejelasan acuan data kependudukan yang disebabkan masih adanya dua data base acuan E-KTP.

Selain itu, Tjahjo menilai selama ini keamanan data penduduk yang terekam E-KTP juga masih lemah. Sebab server basis data E-KTP seluruh penduduk Indonesia selama ini ternyata ada di luar negeri.

“Walaupun alasan mereka kuncinya tetap ada di Indonesia, tapi kalau server itu di luar maka faktor keamanan, faktor kerahasiaan negara tidak terjamin,” kata dia. Terkait mengapa server basis data E-KTP sebelumnya harus ada di luar negeri, menurut Tjahjo, itu merupakan persoalan internal.

“Saya tidak tahu, itu internal,” kata dia. Meski demikian, menurut Tjahjo, pelayanan pendaftaran sementara tetap berjalan, meski proses perekaman E-KTP belum dapat dilakukan.

Server e-KTP ada di Pulau Batam dan Kalibata Jakarta

Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riyatmadji saat dihubungi, Senin (17/11/204), menyatakan “Server yang di luar negeri itu enggak ada,” ujarnya. Dodi menjelaskan, server e-KTP saat ini disimpan di Gedung Kemendagri. Tetapi, dia enggan menyebutkan di bagian gedung mana server tersebut disimpan.

“Satu saja catatannya, server itu ada di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7, bisa dicek,” ungkap dia.

Sementara Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengaku kaget dengan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengatakan server e-KTP ada di luar negeri. Alasan itu yang membuat Mendagri menghentikan proyek itu untuk sementara.

Agun menampik jika server proyek triliunan rupiah itu ada di luar negeri. Saat dikonfirmasi, menurut dia, server data base kependudukan seluruh Indonesia itu ada di Batam dan Kalibata.

“Setahu saya ada di Kalibata dan satunya di Batam. Server e-KTP di luar negeri saya baru dengar, dan minta pertanggungjawabannya atas ucapan itu,” kata Agun saat dikonfirmasi, Senin (17/11/2014).

Agun pun merasa selama ini sudah mengawasi dengan baik penyelenggaraan proyek e-KTP selama menjadi Ketua Komisi II DPR periode 2009-2014. Menurut dia, seluruh hasil pengawasan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Terkait pernyataan Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku masih akan menelusuri lebih jauh soal tempat penyimpanan data e-KTP.

Arsitek E-KTP di Buru KPK

Program E-KTP memang terkesan asal-asalan atau hanya sekedar proyek tanpa ketransparanan dan hanya sekedar bagi-bagi komisi dan uang. Sekitar dua tahun lalu, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula manual menjadi elektronik (e-KTP). Modelnya hampir sama, hanya saja di e-KTP disertakan chip.

Chip ini disebut-sebut mempunyai kecanggihan untuk menyimpan database si pemilik. Tak hanya itu, dengan chip ini pula data pribadi orang tersebut akan terhubung ke lembaga penegak hukum dan instansi lainnya di seluruh Indonesia.

Kehebatan yang dijanjikan soal e-KTP membuat pemerintah menganggarkan biaya cukup fantastis untuk mengerjakan proyek ini. Tapi sayang, dalam perjalanan mega proyek ini, sejumlah masalah ditemukan. Mulai dari SDM yang minim, peralatan yang tak memadai hingga pungutan liar. Akhirnya KPK mengendus adanya tindak pidana korupsi dalam proyek ini.

Saat itu Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, memastikan proyek ini aman. Tapi hingga dia lengser, masalah seputar e-KTP belum juga beres malah semakin bertambah ruwet. Keruwetan Program E-KTP yang digagas Pemerintah SBY justru menjadi beban pemerintahan baru di mana Mendagrinya dijabat Tjahjo Kumolo.

Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh KPK, ada penggelembungan harga dalam proyek e-KTP. Di antaranya adalah pengadaan peranti lunak (software) dan peranti keras (hardware).

Harga item itu sengaja dibuat mahal agar bisa dikorup. Harga-harga peranti itu tidak sesuai spesifikasi yang telah diajukan. Tak hanya itu, KPK juga menemukan kejanggalan lain dalam proyek ini. Yaitu ada manipulasi data jumlah penduduk yang mendapatkan e-KTP.

Modusnya, proyek ini menargetkan jumlah penduduk Indonesia agar memperoleh e-KTP berdasarkan tahun tertentu. Contohnya pada 2012 sudah menargetkan 172 juta penduduk agar mendapatkan e-KTP.

Target yang besar itu kemudian meleset. Tak semua penduduk yang ditargetkan mendapatkan e-KTP. Akhirnya, untuk menutupi agar terlihat target itu tercapai, banyak pihak yang memaksakan dan memanipulasi data penduduk.

KPK telah menakar besaran kerugian keuangan negara dalam proyek e-KTP ini. Menurut KPK, duit negara yang dikorupsi dalam kasus e-KTP diperkirakan mencapai Rp 1,12 triliun.

“Sementara perhitungan kerugian negara, ini masih kasar ya, dugaan kerugian sementara hasil penyelidikan Rp 1,12 triliun,” kata Juru Bicara KPK , Johan Budi, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Menurut Johan, hitungan itu diperoleh dari kalkulasi anggaran yang dikucurkan bertahap sebanyak dua kali senilai Rp 6 triliun. Dia melanjutkan, dari hasil penyelidikan ditemukan beberapa modus korupsi proyek e-KTP. Antara lain penggelembungan harga satuan e-KTP.

Terkait kisruh E-KTP, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mendukung keputusan Tjahjo yang menghentikan proyek peninggalan mantan Presiden SBY. Hal itu semakin memudahkan proses penyidikan perkara nuansa korupsi E-KTP.

“Kalau tidak dilanjutkan mungkin lebih memudahkan, karena kalau ini dilanjutkan kan berarti proses ini kan jalan terus chip-nya itu,” kata Bambang kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Bambang mengatakan, walau proyek itu tidak dihentikan KPK tetap fokus mengusut penyimpangannya. Menurut dia, sampai saat ini penyidik pada lembaga antikorupsi itu berusaha fokus menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka S (Sugiharto).

Sebab, dia menyatakan e-KTP akan menjadi faktor penting di kemudian hari buat menunjang program digitalisasi data kependudukan. Bambang khawatir, bila kasus ini tidak selesai, maka Indonesia akan terus dirundung masalah soal data kependudukan yang sah.

“Kalau kita tidak punya satu sistem yang baik, maka kita akan selalu berkelahi mengenai jumlah penduduk di Indonesia. Mana yang pantas ikut pemilu. Jadi ini memang sesuatu yang sangat gawat untuk diselesaikan,” ucap Bambang.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, sebagai tersangka kasus ini. Namun KPK menegaskan tak akan berhenti sampai Sugiharto.

Itu sebabnya, KPK juga menggeledah dua lokasi kantor Kementerian Dalam Negeri, untuk memperbanyak alat bukti. Salah satu yang digeledah adalah kantor Mendagri Gamawan Fauzi. Dua lokasi penggeledahan lainnya adalah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kalibata, serta PT Quadra Solution di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

“Penggeledahan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga kita geledah ruang menteri. Menteri Dalam Negeri. Dari hasil penggeledahan di beberapa tempat, penyidik menyita beberapa dokumen baik dalam kertas maupun elektronik,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi.

Nazarudin saat tertangkap di Bogota

Yang menarik, dulu M Nazaruddin, yang akhirnya tertangkap di Bogota Colombia sebagai terdakwa beberapa kasus korupsi, pernah berkicau soal korupsi e-KTP.

Mantan bendahara Partai Demokrat yang kini menjadi whistleblower ini menyebut beberapa koleganya ikut bermain dalam kasus korupsi e-KTP. Nazaruddin juga menyebut nama Mendagri.

Nazaruddin waktu itu, menyebut Depdagrinya, Mendagri, lewat siapa menerima uangnya, ada yang diterima ditransfer, ada Sekjennya, ada PPKnya, semua dijelaskan secara detail.

Saat itu, Gamawan Fauzipun sempat berang dengan kicauan Nazaruddin tersebut. Dia membantah semua omongan Nazaruddin. Gamawan pun melaporkan Nazaruddin ke Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah bukti kliping berita dan VCD tayangan TV, Gamawan melaporkan Nazaruddin September tahun lalu.

Namun ocehan Nazaruddin soal e-KTP itu rupanya ditindaklanjuti KPK. Ketika KPK mengusut megaproyek tersebut memang menemukan sejumlah kejanggalan!

Masih ingat, e-KTP Tak Boleh Difoto-Kopi?

Sekedar mengingatkan, dalam perjalanannya, meski belum menyeluruh e-KTP sudah terdisbtribusi di masyarakat. Saat itu tiba-tiba Mendagri mengeluarkan putusan aneh yang menyatakan e-KTP tidak bisa difotokopi dan distaples. (baca: e-KTP: RFID Micro Chip, Mind Control dan Illuminati)

Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/1826/SJ tentang e-KTP, kartu identitas itu hanya boleh difotokopi sekali untuk keamanan chip.

“Kalau sekedar fotokopi masih tidak apa-apa. Walaupun jangan terlalu sering-sering. Nah, yang pasti jangan dihekter (dijegrek) atau jangan diperlakukan seperti KTP lama,” ujar Gamawan kala itu.

Surat edaran Mendagri itu disampaikan kepada seluruh instansi penting di negara ini.

Pada poin 2 berbunyi:

“Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e KTP, maka diminta kepada semua Menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, kepala lembaga lainnya, kepala kepolisian RI, gubernur Bank Indonesia/para pimpinan bank, para gubernur, para bupati/wali kota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa e-KTP tidak diperkenankan difotokopi, distaples dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP. Sebagai penggantinya dicatat “Nomor Induk Kependudukan (NIK)” dan “Nama Lengkap”

Pada poin 3 juga disebutkan:

“Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfotokopi, menstaples dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e KTP.”

Begitulah perjalanan E-KTP, pada awalnya dikatakan sebagai indentitas elektronik Warga Indonesia yang diagungkan. Kenyataannya hanyalah proyek abal-abal penuh tipuan dan korupsi.

Sebagai warga yang dirugikan, sudah sepantasnya kita menyeret pelaku dan yang paling bertanggung jawab yaitu Mantan Kepala Pemerintah Presiden SBY dan Mendagri Gamawan Fauzi. Tentu saja melalui tangan KPK sebagai lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia.

Kecanggihan Para Peretas Dunia

Keberadaan sebuah software dan data pada sebuah server dengan keamanan tercanggih sejagad pun, masih dapat diretas, semua itu adalah bukti. Banyak kasus hacker-hacker teratas tingkat dunia pun, servernya bobol dimasuki cracker dari nagara lain.

Pepatah lama di dunia hacker, yang sempat merebak kembali pada beberapa tahun lalu dan meluas dalam segala hal adalah, “Diatas langit masih ada langit”.  Yup, kalimat itu aslinya berawal dari dunia hacking-menghacking peretas antar negara sekitar awal tahun 2000, dimana dunia hacker sangat marak dan peretas dari Indonesia adalah salah-satunya.

Pepatah tersebut memiliki arti bahwa, secanggih-canggihnya seorang peretas, tak ada satupun hacker yang tercanggih di dunia ini, dan tak ada saeorang hacker pun yang sempurna pula di dunia ini.

Koneksi internet pun memiliki banyak proxy, banyak port, dan sejenisnya yang berguna untuk meningkatkan keamanan server, namun semua tetap dat dapat menjamin keamanan sebuah server tingkat “rahasia negara”.

Apalagi pada masa kini kecanggihan seorang hacker sudah berkali lipat, mereka dapat meretas dan mencuri data tanpa jejak, bahkan mereka dapat mencuri, mengubah data lalu memasukkan data itu kembali tanpa diketahui, karena tanpa jejak cookies pada server keamanan. Apa enggak “gila” kemampuannya?

Di dalam dunia internet itu, apapun dapat terjadi, persis film Matrix. Namun nyaanya banyak orang yang tak mengerti film itu karena melihatya dari segi kehidupan yang nyata.

Padahal tidak. Dunia internet adalah dunia cyber, dunia maya, yang tak semua orang dapat “mencerna” khayalan yang bisa menjadi kenyataan hanya melalui logika bahasa program dan bukan logika nyata. Ingatlah bahwa semua ini adalah dunia tanpa bentuk rupa!

Mamahaminya sederhana saja misal, dimanapun seseorang yang mengontak anda melalui dunia cyber, tak harus ia berada di tempat yang kita yakini ia berada disana, atau siapapu dia belum tentu seorang perempuan, atau laki, atau nenek, atau kakek, atau hanyalah sebuah bot pemograman, tak menjamin seseorang itu benar-benar ada disana, bahkan belum tentu manusia.

Dan dia bisa jadi ada disuatu tempat yang tak terlacak walau dapat dilacak oleh anda, karena ia dapat menggunakan proxy dari negara manapun dan dapat tak meninggalkan jejak pemakaian proxy untuk dapat memakai IP Address yang sedang ia pakai, semua bersih. Anda dapat percaya melalui pengakuannya bahwa ia ada di kutub utara, padahal sebenarnya ia ada di kutub selatan atau bahkan ada disamping anda. Singkatnya kehidupan dunia internat adalah “dunia abstrak”.

Itu hanya segelintr “kehidupan maya” dari sekian banyaknya situasi di dunia internet, mirip film Matrix yang tadi disebutkan. Karena itulah banyak orang tertipu di dunia yang tak dapat dipegang ini. Semua dalah data, software, bahkan gambar pun tak dapat dipegang.

Nah, keadaan ini sama seperti data e-KTP, dimanapun data itu ada, dapat dipindahkan, dengan cara diretas, dicuri, diubah, lalu di kopi dan dimasukkan lagi ke server semula tanpa ada jejak. Jadi dimanapun letak server suatau server e-KTP tetap dapat dicuri datanya.

Bahkan jauh lebih gila jika dibantu dengan software yang juga canggih. Tanpa terkoneksi ke internet pun, data pada server itu dapat diretas! (baca: Gila! Intelijen AS Bisa Sadap Komputer Tanpa Koneksi Internet!). Itu semua adalah bukti dan artinya apapun keamanannya dan berapapun tingkat kecanggihannya, ingat: “Diatas langit masih ada langit”.

Indonesia “Kalah” Lagi Dibidang Lobby dan Geo-Politik

Dengan adanya dugaan server berada diluar Indonesia maka, untuk kesekian kalinya kita kalah lagi dalam percaturan geo-politik global! Bahkan tak menutup kemungkinan bahwa pesawat Kepresidenan Indonesia pun bisa jadi juga ditanam alat penyadap, hal ini bisa berbahaya karena terkait dengan rahasia negara.

Kenapa seluruh prasarana e-KTP dari hulu ke muara, yang seharusnya dibuat terlebih dahulu tapi tak dibuat? Kenapa proyek ini seakan-akan “dipaksakan”?

Bagaimana jika server dipindahkan? Ya mungkin bisa. Tapi apakah kita masih percaya bahwa database kita yang berisi ratusan juta identitas rakyat Indonesia itu tidak pernah digandakan?

Pada masa kini “CYBER WAR” sudah lama dijalankan dengan senyap. Negara-negara di dunia berlomba mencuri data sebanyak-banyaknya dari seluruh dunia. Itu sebabnya AS dan Israel bersikeras, sekali lagi bersikeras! Untuk menguasai dunia internet seantero jagad. Oleh karena itulah mereka memiliki program bernama PRISM. (baca: Edward Snowden : NSA, Project PRISM dan Illuminati Awasi Internet)

Para negara licik besutan elite dunia penganut ideologi satanis itu telah memanfaatkan data dari Google group, facebook, twitter, yahoo, microsoft dan banyak website lainnya yang berguna untuk mengumpulkan semua data dari yang sifatnnya individu, pribadi hingga yang bersifat sangat rahasia.

Semua data telah dicuri dengan sangat mudahnya melalui server-server mereka yang katanya “aman” padahal nyatanya tidak! (baca: Punya Akun Facebook Sama Saja Bekerja untuk CIA Tanpa Dibayar!)

Oleh karena itulah banyak pula negara-negara yang menyimpan data terpentingnya di dalam sebuah server tanpa terkoneksi internet, namun di dalam ruangan berlapis logam tebal dalam suatu ruangan terisolasi, yang lebih mirip tempat penyimpanan nuklir seperti didalam film-film Hollowood dan keadaan itu memang benar adanya.

Selain tak terkoneksi ke jaringan internet dunia, tempat terisolasi yang penuh server berisi rahasia negara itu dibuat agar frekuensi dari luar yang memungkinkan peretas dari pihak musuh dapat mengakses data, frekuensinya tak dapat masuk ke dalam ruangan itu, dan semua pekerja diharuskan hanya bekerja di dalam ruangan itu juga.

Seorang pria, sebut saja Mr. X seorang believer Nasrani, pernah melakukan perjalanan wisata religius ke Bethlehem yang dikuasai Israel pada tahun 2005 lalu.

Ketika dilakukan pemeriksaan passport, petugas itu bisa tahu siapa nama kedua orang tua Mr X. Bahkan nenek-kakeknya, alamat rumah dan seluruh keluarganya.

“Jika tak percaya, coba saja ke Israel sana, anda akan ditanya sesuatu yang sifatnya pribadi, apalagi jika anda dari Indonesia dan anda pasti kaget,” ujarnya.

“Ketika di check point itu saya serahkan passport, petugas hanya meng-input nomer passport saya. Lalu bertanya, ‘nama bapak anda Mr A, nama ibu Mrs B, apa benar?’ saya kaget”, terangnya.

“Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diluar dugaan, termasuk nama kakek-nenek saya,” lanjutnya.

Jadi, bisa saja kini mereka diluar sana sudah tahu siapa anda, nenek-kakek anda, orang tua anda, anak-anak anda, cucu-cucu anda, teman, kerabat, handai taulan dan kerabat lainnya.

Bahkan juga e-mail anda, nomer telepon anda, alamat anda, tanggal dan tempat kelahiran anda, agama, pendidikan, nomor induk kependudukan, dan yang terpenting sidik jari dan sidik retina mata!

Data penduduk tak hanya sangat rahasia juga pribadi, namun itu semua termasuk dalam rahasia negara, kini dan selamanya akan ada di server nan jauh diseberang sana, dan sangat mungkin sekali telah tersebar.

Sebuah nomer telepon anda saja, banyak yang menjualnya di internet tanpa anda sadari. Anda baru akan menyadarinya setelah mendapat pesan SMS yang berbunyi, “mama minta pulsa”. Bayangkan jika data anda ternyata sudah dijual-belikan dan tersebar ke seantero jagad. Big brother already watching you, right now! (sumber: Antara via tribunnews)/ jawapos/berbagai sumber)

---

VIDEO:

First RFID Implant Chip For Employees Has Begun In 2017 (666 Era)

---

Artikel Lainnya:

e-KTP: RFID Micro Chip, Mind Control dan Illuminati

[VIDEO] Awas “Big Brother” Israel Sadap Telepon Anda!

Big Brother’s Watching You: Pengguna Internet Diawasi Intelijen

Big Brother Indonesia? Provider Mulai Intai Pelanggan!

Edward Snowden : NSA, Project PRISM dan Illuminati Awasi Internet

Punya Akun Facebook Sama Saja Bekerja untuk CIA Tanpa Dibayar!

AS, Inggris & Australia Sadap Presiden SBY

Gila! Intelijen AS Bisa Sadap Komputer Tanpa Koneksi Internet!

Wow! Jutaan Data Pelanggan Telkomsel & Indosat Disadap NSA

Wow! Para Ahli Keamanan Ungkap Beberapa “Spy Cyber” Tingkat Tinggi

Peneliti: Awas! Smartphone Adalah Alat Sadap Yang Tak Anda Sadari

---

Gila, e-KTP Sudah Tak Aman! Seluruh Data Penduduk Indonesia “Diberikan” ke Pihak Asing

((( IndoCropCircles.wordpress.com | fb.com/IndoCropCirclesOfficial )))